JAKARTA, KOMPAS.com — Laju kekurangan perumahan terus meningkat setiap tahun. Tanpa peran aktif daerah, sulit untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.Imbauan agar pemerintah daerah lebih berperan itu disampaikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy’ary pada peringatan Hari Perumahan Nasional, Kamis (20/8) malam di Jakarta.
Dukungan yang bisa diberikan pemda dalam program perumahan, menurut Yusuf, antara lain dalam penyediaan lahan. ”Penyediaan lahan akan mempercepat penyelesaian persoalan rumah di Tanah Air,” ujar Menpera.
Adapun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Teguh Satria berpendapat, kendala terbesar pembangunan perumahan adalah perizinan dan lahan.
Beban biaya perizinan dan lahan, menurut teguh, bisa mencapai 50 persen dari total biaya produksi. ”Dukungan dari pemda itu tidak harus berupa uang, tetapi regulasi dan insentif bagi pengembang dalam membangun rumah rakyat,” ujar Teguh.
Permintaan rumah tinggal rata-rata 800.000 unit per tahun dan 80 persen dari jumlah itu adalah kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, sementara rumah yang terbangun per tahun hanya 160.000-200.000 unit.
Sementara itu, subsidi perumahan selama ini banyak diserap oleh pegawai negeri sipil, TNI/ Polri, pekerja, dan buruh. Kini masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, atau tidak memiliki slip gaji, juga bisa mengakses subsidi perumahan.
Menurut Deputi Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan saat ini sedang mengkaji kelayakan harga rumah susun sederhana milik bersubsidi yang dipatok Rp 144 juta per unit.
”Audit itu dilakukan, antara lain, untuk mengkaji perlu atau tidaknya harga rumah susun sederhana milik dinaikkan,” ujar dia.
